Tag

, , , , , ,

Berdasar Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 8 tahun 2018 yang terbit 13 Maret 2018 lalu tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, terdapat beberapa poin penting, yaitu :

1. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

2. Menteri agama menetapkan biaya perjalanan ibadah umrah (BPIU) referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU. Jika menetapkan BPIU dibawah referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis ke direktur jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

3.PPIU menetapkan BPIU sesuai fasilitas dan pelayanan.

4.PPIU wajib memberangkatkan jemaah umrah paling lambat enam bulan setelah pendaftaran.

5.PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama tiga bulan sebelum tanggal pemberangkatan.

6.PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan jamaah dengan menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan.

Saat ini menteri agama menetapkan BPIU referensi/minimal 20 juta rupiah. Penetapan ini bertujuan mencegah perang tarif paket perjalanan umrah. Semoga, tidak ada lagi kasus calon jemaah umrah yang terlantar.

Iklan