Tag

, ,

Beberapa ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan:

1.       Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a.    Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10, maka kartu Bapak/Ibu tidak aktif dan penjaminan layanan kesehatan diberhentikan sementara;

b.   Status kepesertaan JKN-KIS dapat aktif kembali apabila Bapak/Ibu melakukan pembayaran iuran bulan tertunggak;

c.    Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, apabila Bapak/Ibu menjalani rawat inap, maka wajib untuk membayar denda pelayanan kepada BPJS Kesehatan dengan ketentuan 2,5% x biaya pelayanan x jumlah bulan tertunggak.

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Sosial, yaitu:

a.    Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi :

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Surat Izin Mengemudi (SIM); c. sertifikat tanah; d. paspor; atau e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)”.

b.   Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi:

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran tersebut telah mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu kepesertaan jaminan sosial atau surat tanda terima pendaftaran dari BPJS berikut bukti lunas pembayaran iurannya.

 Info lebih lanjut dapat menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 1500-400 (24 Jam).

Yth. Bpk/Ibu yg mempunyai kartu Askes mohon di perbarui segera dgn diganti dgn kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) warna hijau putih Krn mulai bulan Oktober scr bertahap kartu lama mulai nggak berlaku.

Syarat penggantian

1. Kartu Jamkesmas warna biru abu abu :

Copy KTP, copy KK, copy kartu jamkesmas + ASLINYA

2. Kalau Askes kuning pensiunan :

Copy SK pensiun, copy KARIP,  daftar gaji taspen, copy KTP, copy KK, copy kartu askes + aslinya

3. Untuk Askes PNS aktif :

Copy SK terakhir, copy KP4, copy daftar gaji ledger, copy KTP, copy KK, copy kartu askes + aslinya

Silakan Bpk/Ibu yg punya segera di perbarui di kantor BPJS setempat , scr bertahap mulai Oktober kartu lama nggak berlaku

Terima kasih.

[27/9 7:22 AM] ‪+62 878-7868-5555‬: *Info BPJS*

Hati hati yg tidak  punya BPJS karena tahun depan 2018 akan sulit untuk  kepengurusan bahkan tidak bisa mengurus berkas…  Simak…..

INFO UNTUK PESERTA BPJS MANDIRI
1. Sistem pembayaran BPJS mandiri mulai September 2016 1 no virtual account berlaku untuk 1 keluarga (sesuai jumlah anggota keluarga yang tertera pada KK.

-Bila ada anggota keluarga menunggak, maka keluarga akan terkena dampaknya.

-Peserta diwajibkan membayar BPJS, karena tagihan BPJS dan denda tetap berjalan mesti kartu BPJS tidak aktif. Jadi jangan kaget kalau cek tagihan bisa sampai jutaan. Digunakan atau tidak BPJS, tetap wajib bayar.

-Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 (dua belas) bulan.

-Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

-Tagihan BPJS akan berhenti jika meninggal dengan SYARAT melaporkan ke BPJS dan melunasi tunggakan jika ada.
2. Perpres RI Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa, kepesertaan Jaminan Kesehatan BERSIFAT WAJIB dan mencakup seluruh penduduk Indonesia sehingga TIDAK ADA proses penghentian keanggotaan JKN. Peserta HANYA BISA berhenti ketika data kematian atau meninggalnya peserta BPJS dilaporan dan masuk data base BPJS.
3. Sanksi bagi yang tidak memiliki BPJS tidak akan mendapat layanan publik. Lihat Peraturan Presiden no 86 tahun 2013 pasal 9. Layanan publik di maksud meliputi

– SIM, STNK, Sertifikat tanah, Paspor, IMB

Sanksi akan berlaku 1 JANUARI 2018

 

Iklan